LIPUTAN WISATAWAN Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menetapkan pembatasan kunjungan wisatawan maksimal 1.000 orang per hari. Kebijakan ini resmi diberlakukan April 2026 setelah masa uji coba Januari-Maret.

“Uji coba Januari sampai Maret. April penerapannya,” kata Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga, Senin 16 Februari 2026.

Ia mengatakan, sosialisasi dan simulasi kebijakan sudah dilakukan sejak Oktober 2025 kepada pelaku usaha wisata.

Kuota 1.000 orang akan dibagi tiga sesi via aplikasi SiOra, masing-masing 300-330 orang. Di lokasi penyelaman Batu Bolong akan diberlakukan 20 minutes rules.

“Setiap kelompok penyelam hanya boleh berada di lokasi selama 20 menit untuk menjaga ekosistem bawah laut,” paparnya.

Sementara Koordinator Humas BTNK Maria Rosdalima Panggur menjelaskan, kuota tersebut berdasarkan kajian daya dukung tahun 2018.

Beberapa lokasi punya batasan tersendiri, wisata Loh Liang 250 orang, Loh Buaya 150 orang, dan Pulau Padar hanya 60 orang per hari.

Untuk lokasi perairan, Karang Makassar bisa menampung 32 kapal, Batu Bolong 8 kapal, sedangkan Siaba Besar dan Pulau Mawan masing-masing maksimal 20 kapal per hari.

Maria mengatakan, penetapan kuota diberlakukan karena jumlah wisatawan tahun 2025 melonjak. Januari-Mei tercatat 122.534 kunjungan, Juli sebanyak 1.700 orang per hari. Kondisi ini membuat Pulau Padar melebihi kapasitas ideal 300 orang.

“Dampaknya jelas, kepadatan jalur treking, gangguan habitat satwa, hingga kekosongan fasilitas di dermaga,” jelas Maria.

Gahawisri Dukung Konservasi

Sementara itu Ketua Gabungan Usaha Wisata Tirta dan Bahari Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo, Budi Widjaja mendukung konservasi. Meski demikian ia mengingatkan agar kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.

“Masalahnya bukan soal setuju atau tidak, melainkan apakah kebijakan dirancang secara rasional,” ujarnya.

Menurut Budi, konsep carrying capacity bersifat dinamis. Jika kuota tetap tanpa evaluasi transparan, bisa jadi angka administratif.

Ia menyebut sistem di Galapagos yang terintegrasi dengan zonasi dan evaluasi rutin.

Budi menegaskan, konservasi harus seimbang dengan ekonomi. Labuan Bajo sebagai destinasi prioritas nasional butuh kepastian kebijakan untuk investasi jangka panjang.

Ia mengusulkan pendekatan adaptive carrying capacity dan mengajak transparansi serta konsultasi bersama semua pihak.

“Kuota adalah alat untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan,”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *